image description

Pilkada Serentak Dibatasi 500 Orang Per TPS, Kekurangan Anggaran Dipenuhi APBN

  • BAGIKAN

image description

Komisi II DPR telah menggelar rapat bersama dengan KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat membahas terkait dengan penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, dalam rapat telah disepakati penerapan protokol kesehatan COVID-19 akan diterapkan dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020.
Demi menunjang hal itu, maka diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik.
"Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," kata Arwani dalam keterangannya, Rabu (3/6).
"Serta akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI," imbuhnya.
Arwani menambahkan, agar ada efisiensi anggaran, Komisi II menyarankan KPU dan Bawaslu melakukan rekontruksi anggaran terhadap setiap tahapan yang sebelumnya sudah dialokasikan.
"Dan harus disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan," tutupnya.
Sebelumnya, KPU bersama pemerintah dan DPR telah menetapkan Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Dan masa kampanye akan berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.